Komisi V DPR kecewa dana infrastruktur dipangkas

JAKARTA. Komisi V DPR kritik pemangkasan anggaran infrastruktur oleh pemerintah. DPR menyayangkan berkurangnya dana infrastruktur khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).

Fairy Djemi Fracis, Ketua Komisi V DPR mengatakan, pemangkasan anggaran infrastruktur di Kementerian PU-PR telah menyepelekan DPR.

Salah satunya, pemangkasan anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Fairy mengatakan, dalam pembahasan anggaran infrastruktur Kementerian PU-PR Juni lalu, anggaran infrastruktur yang disetujui oleh di direktorat tersebut mencapai Rp 46,6 triliun.

Tapi, dalam pengajuan rencana anggaran dan belanja yang baru, anggaran Ditjen Bina Marga turun menjadi Rp 46 triliun.

“Di Cipta Karya juga turun R 2 triliun dari kesepakatan, ini ada apa, saya tidak tahu apakah pembahasan yang dilakukan dengan kami kemarin dianggap ecek- ecek dan karena itu tidak dipakai,” kata Fairy dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PU-PR Senin (14/9).

Fairy mengatakan, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, pemerintah harusnya menggenjot anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, di tengah ancamana PHK yang menghantui tenaga kerja di dalam negeri saat ini, peningkatan anggaran infrastruktur akan menciptakan kesempatan baru.

“Setiap penambahan Rp 1 triliun anggaran infrastruktur, itu bisa serap 50.000 tenaga kerja, makanya kami minta penjelasan,” katanya.

Andi Taufan Tiro, anggota Komisi V DPR sementara itu khawatir pemangkasan anggaran infrastruktur akan membuat pencapaian target RPJMN di bidang infrastruktur menjadi terganjal dan berat

sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/komisi-v-dpr-kecewa-dana-infrastruktur-dipangkas