Fraksipan.com – DPR RI meminta keterangan dari para direksi tiga bank BUMN yang mendapat pinjaman total senilai US$3 miliar dari China Development Bank (CDB). Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).
Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Komisi VI DPR RI yang membawahi bidang industri investasi dan persaingan usaha pada Senin (30/5). Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, pemanggilan kali ini anggota mempertanyakan keabsahan data nama-nama nasabah penerima pinjaman yang beredar selama ini beredar di media massa.
“Tapi mereka (para direksi) mengakui bahwa data yang selama ini beredar itu benar berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberikan kepada Komisi XI sedangkan kita meminta klarifikasi daftar perusahaan yang mendapat pinjaman dari bank China tersebut,” kata Teguh seperti dilansir laman CNNIndonesia.com, kemarin.
Dalam data yang beredar disebutkan Bank Mandiri telah mengucurkan pinjamannya kepada 12 perusahaan, BNI 26 perusahaan, sedangkan BRI telah mengalirkan pinjamannya kepada sembilan nasabah yang merupakan perusahaan dalam negeri yang bergerak di berbagai sektor. Hingga kini pinjaman tersebut telah terserap habis.
Dalam daftar penerima pinjaman dari tersebut terselip nama-nama perusahaan milik Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Arifin Panigoro. Perusahaan PT Bosowa Energi tercatat mendapat kredit dari BRI sebanyak US$143 juta. Dan dari bank yang sama ada PT Semen Bosowa yang diberi pinjaman US$ 55,7 miliar.
Sementara perusahaan milik Arifin ada PT Medco E&P Tomori Sulawesi yang dikucuri Mandiri sebanyak US$50 juta. Dan juga ada PT Medco Energi International Tbk juga dapat kredit dari Mandiri sebanyak US$245 juta.
Selain itu pinjaman-pinjaman tersebut juga mengucur ke perusahaan yang memiliki bisnis usaha di luar sektor infrastruktur. Hal ini yang dinilai oleh beberapa anggota Komisi VI melanggar kesepakatan awal penarikan pinjaman.
Sebut saja PT Indah Kiat Pulp & Paer yang memang mendapat kucuran kredit dari BRI sebanyak US$175 juta, dari Mandiri sebesar US$50 juta. Indah Kiat merupakan salah anak perusahaan Grup Sinar Mas yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memproduksi berbagai produk kertas.
“Sejak awal, pinjaman CDB oleh pemerintah dan khususnya oleh Menteri BUMN itu dijanjikan khusus untuk pembiayaan infrastruktur, tapi ternyata ada pinjaman yang mengalir ke perusahaan-perusahaan yang bukan sektor infrastruktur. Perusahaan itu diketahui memiliki kondisi keungan yang sudah berdarah-darah,” kata Teguh.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, dalam penjelasan yang disampaikan dalam rapat tertutup dengan Komisi VI, para direksi ketiga bank tersebut berkilah pinjaman dari CDB tersebut merupakan pinjaman yang bersifat fleksibel dengan tingkat bunga yang kompetitif.
Pinjaman menurut ketiganya bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menjadi nasabah ketiga bank yang memang membutuhkan dana besar dalam waktu singkat.
“Sehingga mereka bilang tidak harus ke infrastruktur dan itu sudah dicairkan semua US$3 miliar itu sudah habis,” kata Teguh.
Komisi VI akan kembali memanggil para direksi minggu depan guna meminta daftar resmi nama-nama perusahaan yang menerima pinjaman. Jika tidak ada aral melintang pertemuan antara Menteri BUMN, para direksi dan Komisi VI akan dilakukan minggu depan.
“Kami ingin memastikan jangan sampai bank-bank ini dipaksa untuk menerima pinjaman tersebut atas alasan politik atau kepentingan tertentu,” kata Teguh.(ed)
