Fraksipan.com – Partai Amanat Nasional berharap, Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri menggantikan Badrodin Haiti bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tidak menjadi alat kepentingan kekuasaan.
“Menjadikan institusi kepolisian sebagai alat negara, bukan alat kepentingan kekuasaan, korporasi, atau kelompok tertentu. Polisi adalah bersumber dan milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu Polisi harus tetap memegang teguh Tri Brata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas-tugas negara,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi di Gedung DPR RI, Senin (26/06/2017).
PAN juga berharap agar Polri menjadi garda depan membangun supremasi hukum berdasar rule of law yang mengabdi kepada keadilan dan national interest, dan harus menghindarkan diri dari abuse of power dan praktik kolutif.
“Dalam membangun supremasi hukum, Kepolisian harus sinergis, koordinatif, dan integratif dengan Kejaksaan dan KPK. Tidak boleh kasus hukum dijadikan sebagai sarana kompetisi antar lembaga penegak hukum hanya sekedar untuk menunjukkan kehebatan dan pencitraan di banding yang lain,” ujar Wakil Ketua komisi IV DPR RI itu.
Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, kata Viva, Kepolisian haruslah bersikap profesional, disiplin, menjadi aparat negara yang bersih, serius mewujudkan clean goverment dan good governance.
“Kepolisian harus lebih meningkatkan fungsi public services kepada masyarakat agar tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi, dan merasa diayomi. Kepolisian tidak boleh berjarak dari masyarakat, tetapi harus melebur dan menyatu dalam rangka menjalankan tugasnya,” katanya.
Kapolri hendaknya dapat memperjuangkan tingkat kesejahteraan prajurit Bhayangkara yang lebih layak dan bermartabat agar dalam menjalankan tugas negara dapat berjalan maksimal dan tidak tergoda oleh sikap dan perilaku yang koruptif dan hedonis.
“Tugas baru telah menanti gerakan Kapolri baru. Tugas itu tanggungjawab dan amanah. Kami yakin Pak Tito dapat menjadi komandan yang profesional dalam mengemban tugas negara,” kata Viva (ed)
