Fraksipan.com – Diskusi diselengarakan Fraksi PAN DPR RI bertajuk ‘Hari Pangan Sedunia 2016, Kapan Kedaulatan Pangan Terwujud?’ bersama Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) di gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (19/10/2016).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Muladi mengatakan, sebenarnya sudah tidak ada lagi perdebatan terkait wacana pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Sebab, niat pemerintahan Jokowi-JK untuk itu sudah diatur di dalam perundang-undangan pangan yang telah disahkan DPR RI pada 2012, kemarin.
“Siang ini, kita memperingati hari Pangan Dunia sekaligus bicara kedaulatan pangan yang sudah ditetapkan bersama, dari segi legislasi di DPR, sudah banyak yang dihasilkan sebagai dasar hukum kedaulatan, dan kemandirian pangan,” kata Viva Yoga dalam acara diskusi tersebut.
Viva mengatakan, saat ini, proyeksi penduduk mengalami kenaikan cukup signifikan mencapai 13 juta penduduk perlima tahunnya, dan bila dibandingkan kebutuhan pangan yang diperlukan, seperti beras diperlukan 109 Kg per orang untuk setiap tahunnya.
Selain itu, kata Viva Yoga,kondisi pangan saat ini sudah masuk kepada mekanisme pasar bebas, padahal pemerintah wajib menyediakan keterjangkauan pangan kepada seluruh rakyatnya, dengan cara mengendalikan dan stabilisasi harga pangan.
“Karena, jika tidak, yang ada hanya dominasi kaum pemilik modal yang kemudian mengendalikan pasokan dan harga. Dan pemerintah harus mampu mengendalikan harga dan pasokan,” ucap dia.
Belum lagi, sambung dia, persoalan yang perlu dipikirkan pemerintah yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan petani.
“Permasalahan pertanian di Indonesia ada 6, pertama soal keterpurukan petani, petani semakin lama semakin susut jumlahnya karena tidak lagi visible, jadi petani tidak bisa jadi kaya. Meskipun kakek kita petani, selalu berharap anaknya tidak seperti dirinya,” ucap dia.
Di akhir pembicaraan, Viva yoga berpesan kepada Kementerian Pertanian agar terus memperjuangkan dan meningkatkan anggaran minimal 5% dari total anggaran negara jika pemerintah menargetkan indonesia ingin mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan.
Sementara itu, Ketua Kajian Strategis BPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Pipink A Bisma menyarankan agar pemerintah segera membentuk kelembagaan khusus yang menangani persoalan pangan secara nasional atau Badan Otoritas Pangan Nasional.
“Lembaga itu sesuai amanat UU Pangan, dan bertanggung jawab langsung pada presiden, bertanggung atas cadangan pangan, bertanggung jawab atas stabilitas harga pangan, bertanggung jawab atas distribusi pangan, bertanggung jawab atas impor dan ekspor pangan, bertanggung jawab untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” papar dia.
Sehingga, sambung Pipink, ketika kedaulatan pangan nasional tidak tercapai, kita tahu lembaga mana yang harus dikritisi nantinya. (ed)
