Fraksipan.com – Rencana Pemerintah menghapus Ujian Nasional dipertanyakan Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah, terkait tentang agenda prioritas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
“Akibatnya, menteri dinilai tidak fokus dalam bekerja,” katanya kepada pers di Senayan Jakarta, Senin (28/11/16).
Dia mengaku heran dengan langkah-langkah yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi seperti soal rencana penghapusan UN.
“Seperti soal UN yang akan dihapus, ini berarti guru menjadi satu-satunya tumpuan bagi anak didik. Padahal kalau dibedah, persoalan guru masih sangat njlimet,”, ujar anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini.
Anang menguraikan persoalan kualitas guru saat ini masih jauh di bawah standar. Dia menyebutkan hasil uji komptensi guru (UKG) masih di bawah standar, yakni di angka 5,3 persen.
Anang menambahkan saat ini sekitar 70 ribu guru belum mengikuti program sertifikasi guru. “Ini disebabkan belum lulus S1 dan D-IV. Saat ini juga ada 700 ribu Guru Tidak Tetap (GTT). Ini semua menjadi pekerjaan rumah Mendikbud,” kata Anang.
Selain persoalan guru, Anang juga mengingatkan persoalan sarana dan prasaran sekolah yang masih memprihatinkan di banyak tempat. Persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi pemicunya.
“Belum lagi, Mendikbud juga berencana merombak K-13. Jadi memang kita ini tidak fokus. Ingat semua ide ini taruhannya adalah anak didik,” kata Anang.
Terkait dengan rencana penghapusan UN, Anang menilai ide tersebut belum terkonsolidasikan dengan baik di internal pemerintahan. “Di internal pemerintahan saja tidak kompak soal ide penghapusan UN. Saya sarankan, rapatkan dulu di internal pemerintahan, kaji secara matang baru uji publik,” kata Anang.
Anang mengaku mendapat banyak aspirasi dari konstituennya terkait rencana penghapusan UN ini. Menurut dia, tidak sedikit orang tua siswa yang telah mengalokasikan anggaran untuk bimbingan belajar kepada anak-anaknya untuk menghadapi UN.
“Ada laporan kegelisahan para orang tua yang muncul setelah pernyataan Mendikbud soal penghapusan UN,” kata anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) ini. (ed)
