Fraksipan.com – Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga BBM, listrik serta kepengurusan STNK dan BPKB yang berimbas pada meroketnya harga pangan dipertanyakan ketua Fraksi PAN DPR RI, Mulfachri Harahap.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih realistis melihat keadaan rakyat bukan hanya fokus melakukan pembangunan infrastruktur.
“Menurut saya, pemerintah harus lebih realistis. Kemudian harus lebih melihat apa sih problem kita sekarang ini. Jelaskan ke masyarakat,” kata Mulfachri saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (5/1/17).
Wakil Ketua Komisi III ini pun menyindir kebijakan pemerintah saat ini tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi. Bahkan, dia menyebut selama dua tahun pemerintahan hanya sedikit janji kampanye Jokowi yang terealisasikan.
“Kalau kita liat janji kampanye Jokowi luar biasa itu, dan itu yang menyebabkan dia dipilih sebagai Presiden kita, sekarang pertanyaannya seberapa banyak janji yang dia sampaikan pada saat kampanye itu sudah direalisir, saya kira belum banyak ya,” ujarnya.
Tak sampai di situ, dia juga menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi saat ini yang dinilai kerap melakukan pendekatan secara represif. Dalam hal ini menangkap pihak-pihak yang mencoba mengkritik pemerintahan.
“Kita ini cinta RI, jangan kritik itu ditempatkan sebagai sebuah kejahatan, bantahan, apalagi makar dan seterusnya, tapi liat lah kritik itu sebagai sebuah alat untuk menolong pemerintah, untuk mengingatkan pemerintah bahwa ada persoalan mendasar yang harus segera ditangani oleh pemerintah,” jelasnya.
Mulfachri justru merasa khawatir jika situasi ini terus dibiarkan dan pemerintah terus merasa di posisi benar jika ada kelompok yang ingin melakukan makar maka semua pekerjaan pemerintah akan terbengkalai dan tidak terselesaikan dengan baik.
“Saya ingin saran, manfaatkan sejumlah fasilitas yang ada di Presiden, ada sejumlah ahli, dan sejumlah menteri, dan seterusnya, ya minta mereka bekerja secara maksimal, dan minta juga mereka melihat akar persoalan kita pada hari ini, akar persoalan kita kesenjangan, pengangguran, inflasi yang tinggi dan seterusnya,” Tegas Mulfachri. (ed)
