Fraksipan.com – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Anang Hermansyah mengingatkan agar pemerintah lebih teliti dan komprehensif terkait rencana pembentukan Badan Siber Nasional (Basirnas), apalagi sampai membebani keuangan negara.
“Jika memang pemerintah memiliki tekad membentuk Badan Siber Nasional, silakan saja. Cuma saya mengingatkan agar badan baru itu tidak membebani keuangan negara, apalagi dengan menambah utang baru,” ujar Anang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (07/01/2017).
Menurut Anang, badan baru yang akan dibentuk pemerintah dapat memanfaatkan infrastuktur yang sudah ada seperti program internet sehat yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Apalagi, imbuh politisi PAN ini, badan ini terdiri dari beberapa lembaga yang sudah tersedia seperti Lembaga Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Jadi semangatnya harus benar-benar efisien. Apalagi Presiden sejak awal memiliki komitmen untuk menghapus lembag non struktural (LNS),” tegasnya.
Politisi asal Jember ini pun kembali mengingatkan bila Badan Siber Nasional ini akan bergerak terkait dengan berita hoax atau palsu sebenarnya jalan keluarnya cukup dengan menerapkan penggunaan kartu identitas diri sebagai syarat mutlak memiliki akun di media sosial.
“Dengan KTP atau kartu identitas sebagai syarat untuk masuk di akun media sosial, ini akan memudahkan meminimalisir sekaligus melindungi pengguna media sosial,” paparnya.
Oleh karenanya, ia menyebutkan bila Badan Siber Nasional ini kelak terbentuk agar tidak hanya sekadar mengurus perkara hoax namun lebih dari itu juga menjadi embrio digitalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Misalnya, Badan Siber Nasional juga menyentuh digitalisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang saat ini masih amburadul. Badan Siber Nasional harus menyentuh sektor pendidikan yang memiliki aspek jangka panjang dan bernilai investasi jangka panjang,” ujarnya.
Di bagian lain, ia juga mengatakan daripada pemerintah membentuk Badan Siber Nasional lebih baik pemerintah membentuk Badan Hak Karya Intelektual yang independen tidak lagi di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
“Dalam hemat saya, pemerintah lebih baik membentuk Badan Hak Karya Intelektual yang jelas-jelas dapat membantu pemasukan penerimaan negara di sektor karya intelektual. Ini sejalan dengan nawacita Presiden yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung baru,” pungkasnya. (ed)
