Fraksipan.com – Sebagai daerah lumbung energi, nyatanya masih ada daerah yang di Sumsel belum menikmatinya. Padahal, seharusnya daerah penyumbang energi harus diutamakan untuk kepentingan lokalnya.
Hal ini diungkapkan wakil ketua komisi XI DPR RI Achmad Hafiz Tohir, disela-sela kegiatan reses ke Dapilnya Sumsel II, di Kelurahan 3 Ilir Palembang, Selasa (14/3/2017).
“Kebijakan energi harus berpihak ke masyarakat lokal, dimana Sumsel adalah lumbung energi. Dimana berapa meter saja dari tanah sudah ada batubara, tetapi nyatanya masih saja kekurangan energi,” katanya.
Diterangkan anggota DPR RI PAN ini, bahkan pada tahun 2003 lalu, hasil bumi berupa gas Sumsel dijual di Singapura, dan saat ini bahkan masih ada masyrakat Sumsel yang menggunakan alat bakar dengan kayu bakar.
“Inikan ada rasa keadilan dilukai, maka kita minta pihak terkait menginvestigasi.Beberapa daerah di Sumsel khususnya di Kabupaten Muratara di kampung Bali ternyata belum dialiri, dan saya lihat disana tidak ada kabel listrik dan kapasitas daya listrik juga tidak bisa dialiri,” jelasnya.
Ditambahkan adik kandung mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini, dengan adanya ketimpangan tersebut, pihaknya meminta ke BPK RI untuk melakukan audit investigasi teehadap kebijakan pemerintah selama ini yang tidak berpihak ke masyarakat lokal.
Desakan ini diungkapkan Hafiz, bisa digerakan dari legislatif tingkat kabupaten/kota, mendorong ketingkat Provinsi lalu ke DPR RI.
“BPK semestinya memiliki peran aktif sesuai hak dan kewenangan yang dicantumkan di USUS dan uu 23 pada pasal 8, yang menyatakan BPK berhak untuk menanyakan terhadap kebijakan-kebijakan pubkik yang merugikan negara dan bahkan ia bisa meminta data langsung ke bersangkutan, baik BUMN/d maupun pemerintahan. Jadi ini pintu masuknya,” tandasnya.
Dalam perannya di komisi XI DPR RI, pihaknya akan mengevaluasi pendanaan dari menteri keuangan (Menkeu) terhadap BUMN yang berkaitan dengan energi.
“Selain itu kita juga mendesak Menkeu untuk menyampaikan ke Presiden hendaknya kebijakan yang dilahirkan terkait energi, lebih mendahulukan kepentingan lokal atau rakyat. Misal suatu daerah seperti Sumsel banyak gas dan listrik, harusnya daerah itu dapat dari awal, bukan mengensampingkan daerah lain, karema kita pemangku langsung dan kekayaan alam dan sumber daya al itu saya rasa adil,” pungkasnya. (ed)
