Fraksipan.com – Anggota Badan Anggaran DPR RI, Sukiman, menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RA PBN) 2018 perlu memperhatikan mengenai program perhutanan sosial yang saat ini juga sedang menjadi kontroversi bagi sejumlah kalangan masyarakat.
“Hasil riset yang dilakukan lembaga Indonesia Budget Center (IBC) menginginkan agar DPR memasukkan tambahan komponen kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai dalam rumusan RUU APBN 2018 untuk peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan agenda prioritas proyek pemerintah di tahun 2018 untuk percepatan redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial 12,7 juta ha hingga 2019.
Politisi PAN itu mengungkapkan berdasarkan riset IBC, kebutuhan kebutuhan anggaran perhutanan sosial berdasarkan hasil riset IBC mencapai 830 miliar rupiah per tahun.
“Untuk itu, masukan dari lembaga IBC tersebut merupakan saran penting yang sangat perlu untuk dipertimbangkan,” ungkap Sukiman (ed)
