Fraksipan.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mengatakan, sebaiknya DPR segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Alasannya, DPR dan pemerintah bertanggungjawab atas terwujudnya demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana diamanahkan pasal 33 UUD 1945.
Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengawasan terhadap praktik ekonomi yang curang dan negatif harus diperkuat.
“Mengingat hal tersebut, DPR sebaiknya segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon komisioner KPPU yang telah diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR,” ujar Viva Yoga, Minggu (11/3/2018).
Jika calon komisioner tidak segera diuji kelayakan dan kepatutan oleh DPR, dia memberikan catatan, KPPU sebagai institusi penting dalam penegakan keadilan dan kompetisi usaha tidak akan berfungsi.
Apabila tidak berfungsi, maka upaya mewujudkan demokrasi ekonomi sesuai amanah UUD 1945 akan terhambat.
“Jika KPPU mandul tentu akan menyenangkan kaum pelaku usaha hitam yang tidak senang penegakan hukum di Indonesia,” jelas Wakil Ketua Umum PAN ini
Dia juga berpesan agar pemerintah lebih selektif memilih panitia seleksi (Pansel) untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Menurut Viva, hendaknya pemerintah mengangkat pansel yang tidak diragukan lagi integritas pribadi, kapasitas, kompetensi, bersikap independen dan memiliki rekam jejak yang baik.
“Jika tidak, maka hasil seleksi dari pansel akan diragukan kualitasnya, bukan saja oleh DPR tetapi juga oleh masyarakat,” ungkapnya
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan 18 nama calon komisioner KPPU kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan setelah sebelumnya panitia seleksi (Pansel) untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyeleksi. (ed)
