Fraksipan.com – Komisi VIII DPR mendorong Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meningkatan sinergi dengan Komisi VIII dalam pelaksaan program untuk mempertahankan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Demikian antara lain kesimpulan Raker Komisi VIII DPR dengan Kementerian dan Lembaga Mitra Kerja Komisi VIII dipimpin Ketua Komisi Ali Taher di Jakarta, Kamis (19/7/18).
Dalam acara yang beragendakan Pembahasan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/LKPP Tahun anggaran 2017 itu, Komisi VIII dapat menerima penjelasan Menag, Mensos, Kemen.PPPA dan Kepala BNPB atas pelaksanaan APBN 2017.
Ali Taher yang membacakan kesimpulan menyebutkan, realisasi anggaran Kemenag sebesar 93,78% dari total anggaran Rp 64,168 T dan mendapatkan opini WTP. Realiasasi anggaran Kemensos sebesar 97,30% dari total anggaran Rp 17,641 T, realisasi anggaran Kemen.PPPA sebesar 96,58% dari total anggaran Rp 503,859 M dan realisasi anggaran BNPB sebesar 94,50% dari total anggaran Rp 2,798 T, semuanya mendaapatkan opini WTP dari BPK.
Dengan pencapain tersebut, Komisi VIII berharap kementerian dan Lembaga mitranya segera menindaklanjuti rekomendasi BPK hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. Selain itu diminta segera melakukan inventarisasi asset secara valid untuk memudahkan pemetaan pemanfaatan dan peningkatannya.
Terkait dengan bantuan Sosial di Kemensos, Komisi VIII memandang perlu membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami ketepatan program dan sasaran. Kepada BNPB, Komisi VIII mendorong untuk melakukan kajian mengenai peningkatan kewenangan, tugas dan fungsi badan ini dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanggulangan bencana. (ed)
