Fraksipan.com – Anggota Komisi VII DPR RI Bara Krisna Hasibuan Walewangko, menjelaskan, program kemitraan Kementrian ESDM dan Komisi VII DPR RI mengenai pemberian paket konversi Bahan bakar minyak (BBM) ke Bahan bakar gas (BBG) untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil berupa satu tabung gas LPG 3 Kg dan satu mesin kapal 9 PK atau gross tones merupakan program kerja sama komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM.
“Sebagai wakil rakyat dari Sulawesi Utara, punya tanggung jawab memastikan program ini jalan dari tahun ke tahun serta memastikan dananya selalu ada,” kata Bara di Lukupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (18/10/2018).
Menurut Anggota DPR RI PAN ini, dana dari pemerintah dan program harus disetujui DPR karena sasarannya untuk mensejahterakan rakyat, ia berkeinginan bantuan yang bermanfaat untuk rakyat terus bertambah setiap tahun.
Pria yang punya darah Minahasa itu, mengaku pemberian bantuan dan program-program bermanfaat kepada rakyat karena sudah mendukung anggota DPR RI hingga bisa terpilih.
“Jangan sudah dipilih rakyat hanya duduk-duduk, terima gaji dan fasilitas tidak melihat rakyatnya,” tegas Bara.
Dijelaskannya saat ini di negara Indonesia penggunaan BBM premium harusnya sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan gas, karena harus mengikuti perkembangan zaman harus pakai bahan bakar yang ramah dan peduli dengan lingkungan.
“Pemberian ini secara gratis dan dari segi biaya lebih murah ketimbang pakai premium,” tambahnya.
Dia berharap dengan konversi ini akan menambah penghasilan nelayan yang melaut mencari ikan.
Sebagai wakil rakyat pilihan masyarakat Sulut yang tengah duduk di komisi VII DPR RI berkomitmen, mencari program dengan mitra kerja seperti pertamina, ESDM, PLN, PGN lingkungan hidup dan lainnya.
“Banyak program yang sudah saya jalankan dengan mitra kerja termasuk LIPI dan BPT. Saya komit kehadiran di DPR RI, khususnya komisi VII bisa memberi manfaat untuk masyarakat,” tandasnya.
Kedepan tak hanya memberikan program kepada rakyat, Bara tegaskan akan melibatkan pemerintah daerah dan provinsi untuk mengawasi program dan bantuan yang diberikan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
