Fraksipan.com – Dana Desa yang digelontorkan melalui anggaran APBN setiap tahun mengalami peningkatan signifikan sehingga diharapkan desa akan menjadi lebih berkembang dan maju. Tidak hanya itu saja dampak dari adanya pembangunan di desa akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa.
“10 tahun kedepan jika dana desa dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi bagi desa dan otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI Ir H Achmad Hafisz Tohir, Senin (14/1/2019).
Menurut Hafisz, sejak tahun 2014 lalu anggaran DD mengalami peningkatan yang signifikan, mulai dari Rp 10 triliun dan pada anggaran tahun 2018 lalu anggarannya mencapai Rp 69 triliun.
“Dengan anggaran yang besar maka akan memberikan kontribusi bagi desa. Karena desa selama ini belum begitu maju dibandingkan dengan kelurahan yang ada di kota,” kata Hafisz.
Anggota DPR RI asal Dapil Sumsel 1 ini , 60 persen masyarakat Indonesia tinggal di desa dan 50 persen masyarakat berlatarbelakang petani sehingga ini langkah yang tepat dalam memajukan desa.
Selama ini DPR sebagai lembaga pengawas terus melakukan pengawasan dalam DD, selama ini DPR bersama dengan 3 kementerian terus melakukan pengawasan sehingga tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Sementara itu, terkait anjloknya harga karet dan sawit dalam beberapa tahun menjadi persoalan bagi pemerintah, oleh karena itu untuk meningkatkan harga karet dan sawit Pemerintah atau pihak investor dalam membangun pabrik sawit maupun karet.
“Dengan adanya hilirisasi maka kita tidak tergantung lagi dengan harga pasar dunia karena selama ini harga karet dikontrol oleh internasional,” kata anggota Fraksi PAN DPR RI ini.
Dirinya juga menyambut baik jika pemerintah menerapkan karet dijadikan bahan baku aspal karena dengan itu maka harga karet diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan harga saat ini.
“Tentu karet kita juga kualitasnya harus diperbaiki sehingga aspal akan menjadi lebih kuat. Dan karet tidak tergantung lagi dengan harga pasar,” ujarnya.
Ia juga menyebut pada tahun lalu, Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan 3 UU dengan UU tersebut diharapkan DPR akan terus melakukan untuk menuntaskan rancangan undang-undang.
“UU yang telah kami selesaikan diantarnya teks amnesti, keterbukaan keuangan, UU tentang KKPS, PNBP, diharapkan dengan UU tersebut memberikan kontribusi bagi yang baik terutama dalam penerimaan negara dari sektor selain pajak,” pungkasnya (ed)
