Fraksipan.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafisz Tohir menyayangkan kondisi investasi di Kepulauan Riau mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurutnya, persoalan lahanlah yang merupakan mundurnya para investor untuk melakukan investasi jangka panjang. Di sisi lain, belum berjalannya sinergi antara otonomi daerah dan dewan pengawas yang merupakan pengelola.
Dia mengatakan adanya dualisme kebijakan di Batam seharusnya tidak untuk saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus bisa menopang untuk kemajuan. Dengan begitu Batam sebagai destinasi tujuan investasi di Indonesia, bisa berkembang sesuai dengan tujuannya.
“Tidak boleh ada dualisme, ini yang menyebabkan juga industri perbankan menjadi tidak menentu,” kata Hafisz yang memimpin Tim Kunker Komisi XI , Senin (27/2) lalu.
Hafizs mencontohkan, negara-negara yang dulu meniru kota Batam sejak tahun 1997 seperti Cina sudah menerapkan untuk mengeluarkan izin selesai lewat satu tangan, sedangkan di Batam sendiri dalam memberikan izin lebih dari satu tangan.
“Kita saksikan bagaimana Senzen, Guangzo,dan kota-kota di Cina itu sudah lebih maju dari kota Batam yang bisa membangun kawasan ekonomi eklusif,” ujarnya
Hal itu, lanjut dia, harusnya ini bisa menjadi memicu kita kenapa negara tersebut bisa, sedangkan kita tidak bisa. Tentu ada beberapa hal yang harus di selesaikan di balik semua persoalan ini. Apalagi pertumbuhan ekonomi di Batam turun pada tahun 2015 dan menjadi lebih buruk di tahun 2016.
Anggota DPR RI PAN ini juga menekankan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera mencari solusi permasalahan yang ada di provinsi Kepri ini, agar nantinya Komisi XI segera mengagendakan rapat dengan Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan supaya nantinya investor-investor lebih bergairah lagi untuk menginvestasikan di Provinsi Kepri.
” Jika dilihat, sebenarnya tempat yang paling bergairah untuk berinvestasi ialah Batam, pertanyaanya mengapa para investor ragu-ragu untuk berinvestasi,” ungkapnya (ed)
