Fraksipan.com – Mogok mengajar para guru honorer di Kabupaten Garut, Jabar, merupakan reaksi dari kebijakan pemerintah terkait rekrutmen CPNS 2018. Kejadian ini merupakan tamparan buat pemerintah.
“Guru honorer mogok ngajar ini tamparan buat pemerintah. Harus ada solusi konkrit dari pemerintah agar aksi mogok ngajar ini tidak mewabah ke daerah lainnya,” ujar Anang Hermansyah, anggota Komisi X DPR RI yang dihubungi , Sabtu (15/9/18).
Dia menambahkan, jika melihat data kebutuhan guru, saat ini Indonesia membutuhkan 988.133 guru PNS di sekolah negeri. Meski data ini harus disinkronkan dengan data di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait dengan berapa kebutuhan guru PNS di Indonesia.
Usulan Kemendikbud agar dilakukan pengangkatan 100 ribu guru honorer menjadi PNS, menurut Anang, jika memungkinkan ditambah kuotanya. Mengingat nasib guru honorer selama bertahun-tahun tidak memiliki kejelasan.
“Saya mendorong pemerintah untuk serius menyelesaikan persoalan guru honorer ini. Saya berharap ada formulasi yang solutif atas persoalan guru honorer ini,” ucapnya.
Anggota DPR RI Partai Amanat Nasional (PAN) menambahkan, aksi mogok guru honorer harus dijadikan momentum oleh pemerintah untuk segera membereskan persoalan ini. Apalagi, memasuki tahun politik, masalah ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. (ed)
