Fraksipan.com – Anggota DPR RI Anang Hermansyah mengingatkan pemerintah dan pihak terkait agar berhati-hati dalam penggunaan dana yang bersumber dari utang luar negeri buat pengembangan sektor pariwisata.
“Bank Dunia telah menyetujui utang kepada pemerintah RI untuk pengembangan sektor pariwisata sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4 triliun,” kata Anang dalam pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Senin (4/6/18).
Anggota Fraksi PAN DPR RI ini mengatakan, penambahan utang tersebut dilakukan pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tengah melemah.
Untuk itu pemerintah perlu berhati-hati dalam penggunaan dana utang buat pembiayaan proyek infrastruktur di sektor pariwisata. Pemerintah harus benar-benar tepat dalam pelaksanaan proyek pariwisata.
“Karena ini menyangkut utang yang terus meningkat dan menjadi isu sensitif di tengah rupiah yang sedang terpuruk,” ungkapnya.
Anang menyebutkan semestinya pemerintah dapat menahan diri untuk tidak menambah utang khususnya terkait peningkatan pariwisata. Momentum politik serta sensitivitas publik atas utang semestinya menjadi perhatian pemerintah.
“Pemerintah semestinya lebih sensitif. Isu utang cukup sensitif di mata publik,” ungkap anggota Komisi X DPR RI itu.
Menurutnya, pemerintahan memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami tren peningkatan seperti 2017 yang mencapai 13,7 juta wisatawan.
“Meski kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, capaian RI masih rendah. Seperti pada 2014 saja kunjungan wisatawan ke Malaysia sebanyak 27,4 juta, Singapura 15,1 juta, dan Thailand sebesar 24,7 juta,” kata Anang.
Musikus asal Jember ini mengingatkan Badan Otorita Pariwisata yang dibentuk di sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar bekerja lebih efektif dan cepat.
“Badan Otoritas Pariwisata yang didukung APBN harus menunjukkan kinerja yang lebih progresif,” kata Anang.
Bank Dunia telah menyetujui pinjaman 300 juta dolar AS yang bertujuan untuk meningkatkan prasarana dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di Indonesia. (ed)
