Fraksipan.com – Anggota Komisi V DPR RI Bakri menyarankan agar pihak Angkasa Pura II bisa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kepri untuk mencari solusi terkait pengembangan runway Bandara.
Dari hasil penelusuran komisi V Pengembangan runway Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang Kepulauan Riau (Kepri) terkendala oleh kondisi geografis perbukitan yang harus diratakan mencapai 1,5 juta kubik sehingga butuh biaya besar.
“Sebaiknya pihak AP II duduk bersama Pemda Kepri untuk menutup kekurangan anggaran pengembangan Bandara, apakah dianggarkan melalui APBD Pemda Kepri, Pemkab Tanjung Pinang atau diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),” saran Bakri. usai melakukan pertemuan dan mendengarkan ekpose dari jajaran Angkasa Pura II, Otoritas Bandara, BMKG dan Basarnas di ruang VIP Bandara RHF, Kamis (3/11/2016).
Anggota DPR RI PAN Dapil Jambi ini menegaskan Komisi V DPR RI akan membicarakan masalah ini dengan Kementerian terkait, agar pengembangan bandara jangan sampai terbengkalai terus sehingga target wisatawan tidak tercapai, mengingat potensi wisata Tanjung Pinang dan Kepulauan Bintan sangat besar. (ed)
