Fraksipan.com – Proses rekrutmen pendamping Desa mendapatkan perhatian dari anggota DPR RI, A Bakri, yang juga anggota Komisi V sebagai mitra kerja Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Tidak boleh ada Intervensi darimanapun, baik dari pusat, daerah, apalagi dari partai politik” tegasnya 29/5/16.
Bakri juga menyampaikan agar proses rekrutmen menakomodir putra daerah.
“Jangan sampai tidak melibatkan putra daerah, paling tidak untuk desa ini, berasal dari desa ini juga tau minimal satu kecamatan agar ada rasa memiliki dan tanggung jawab moral”
Bakri menyampaikan jika ada penyimpangan agar melaporkan padanya.
“Jika ada pelanggaran atau penyimpangan laporkan pada saya, nanti akan ditindak lanjuti” tegasnya (ed)
