Fraksipan.com – Masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dari waktu-ke waktu semakin membesar menjadi bahan evaluasi Komisi IX DPR saat rapat kerja dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS. Menurut data yang beredar sampai saat ini defisit BPJS Kesehatan sudah lebih dari Rp9 triliun, dan diperkirakan bisa bertambah sampai Rp11 triliun atau Rp12 triliun pada akhir tahun ini.
Menanggapi permasalahan tersebut, Komisi IX DPR RI sangat berkepentingan untuk mendalami masalah tersebut. Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay yang memimpin rapat tersebut meminta penjelasan pihak BPJS Kesehatan. Rapat ini juga menurutnya untuk mencari solusi bagaimana ke depan supaya BPJS Kesehatan tidak lagi defisit, sehingga pertolongan BPJS Kesehatan bisa merata dan maksimal ke semua warga negara yang membutuhkan.
“Kita mau melihat secara mendalam dulu ini. Sebetulnya problemnya di mana; kenapa kok selalu deficit; di mana letak kesalahannya; di mana letak mismatch-nya itu. Apakah dari sisi pendataan peserta; apakah dari sisi pelayananya, atau dari sisi pembiayaan yang memang selama ini tidak dimaksimalkan? Pembiayaanya belum maksimal. Karena itu, menjadi defisit terus. Ini semua itu sudah didiskusikan,” papar Saleh di ruang rapat Komisi IX Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Meskipun penyelenggaraan BPJS Kesehatan masih banyak kekurangan di sana-sini, namun Politisi dari Fraksi PAN ini beranggapan peran BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, kekurangan yang selama ini terjadi masih menjadi bahan evaluasi dan koreksi supaya ada perbaikan di kemudian hari.
“Maka dari itu Komisi IX punya perhatian khusus karena memang program BPJS Kesehatan ini dengan segala macam kritik yang beredar di masyarakat. BPJS sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena banyak orang-orang yang tertolong,” jelas Saleh (ed)
