Fraksipan.com – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, Desy Ratnasari meminta penjelasan mengenai pengalokasian anggaran keagamaan yang berbentuk program di masyarakat.
” DPR harus mengetahui anggaran itu untuk apa, programnya apa, targetnya apa, capaiannya apa, apakah indikator capaiannya, efisien atau tidak itu yang kami kritisi,” ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Hal tersebut disampaikan Desy seusai RDP Komisi VIII dengan Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama dalam Pendalaman Program dan Fungsi RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2018.
Pengalokasian anggaran dapat saja diberikan tapi sebelum itu ada hal yang perlu dijelaskan yaitu bagaimana ia meyakinkan bahwa anggaran itu akan berdampak baik bagi masyarakat Indonesia, yang tersebar di berbagai pelosok negeri ini.
“Sejauh itu bisa dijelaskan dengan baik oleh mereka dan dapat dijalankan secara operasional dan masuk akal dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia sebanyak 34 provinsi,” kata Desy.
Menyikapi seringnya terjadi penyimpangan dalam pengalokasian anggaran, DPR akan lebih giat lagi melakukan kunjungan kerja dengan harapan adanya pendampingan di masyarakat sehingga program kementerian merata.
“Oleh karena itu kita selalu ada kunjungan kerja dan pengawasan ke daerah apakah yang disampaikan di sini juga terealisasi di masyarakat,” pungkasnya. (ed)
