Fraksipan.com – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Desy Ratnasari, mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengevaluasi keberhasilan pemberdayaan orang-orang yang pernah bekerja di lokalisasi Dolly.
Tujuannya supaya bisa diketahui hasil pencapaian yang telah dilakukan setelah ditutupnya lokalisasi yang pernah terbesar di Asia itu. “Apabila sudah ada evaluasinya, keberhasilan di Dolly ini bisa dijadikan pilot project untuk menangani lokalisasi lain di Indonesia,” kata Desy kepada wartawan saat mengunjungi kawasan eks lokalisasi Dolly, Senin, 21/3/2016.
Sejauh ini, menurut Anggota DPR RI Partai Amanat Nasional itu, pihaknya menganggap bahwa program perubahan yang terjadi di eks lokalisasi sudah berhasil. Namun dia mengatakan belum bisa mengukur keberhasilan itu karena tidak ada evaluasinya sampai sejauh ini. “Karena itu, saya juga sampaikan untuk mengevaluasi program perubahan ini supaya terukur keberhasilannya,” ujarnya.
Selain itu, Desy meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya untuk memproteksi produk-produk yang dihasilkan warga di eks lokalisasi Dolly. Caranya, kata dia, produk itu harus didaftarkan mereknya supaya memiliki perlindungan hukum. “Sebab, ini produksi sendiri, maka harus segera dipatenkan dengan didaftarkan, terlebih pada era global ini,” tuturnya.
Menurut Desy, pemerintah pusat hingga daerah harus bersama-sama mendorong supaya warga memiliki jiwa kewirausahaan sehingga bisa menghadapi pasar global saat ini. “Yang paling penting usaha itu harus berkelanjutan, jangan lantas ditinggalkan setelah diubah,” ucapnya.
Pada hari ini, sepuluh anggota DPR RI dari Komisi Sosial dan Agama mengunjungi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka juga meninjau perubahan di eks lokalisasi Dolly. Tiba di depan Gang Dolly, mereka turun dari bus rombongan dan naik becak ke unit usaha milik warga eks lokalisasi Dolly.
Di gedung yang sudah diresmikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini itu, mereka melihat hasil produksi warga eks lokalisasi. Bahkan para anggota DPR RI tersebut juga memborong beberapa produk hasil warga eks lokalisasi, seperti batik dan sepatu Dolly. (ed)
