Fraksipan.com – Dalam acara pertemuan tahunan forum parlemen Asia Pasifik yang dihadiri oleh Negara Negara Asia Pasifik, Anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi PAN Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi menyampaikan pernyataan Parlemen Indonesia pada sesi pengurangan resiko bencana dan peran media dalam partisipasi sipil.
Pengurangan resiko bencana dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana termasuk melindungi masyarakat yang terkena dampak dari bencana. Untuk menyediakan pos pemulihan bencana, pemerintah mengalokasikan anggaran manajemen bencana dalam APBN. Anggaran ini digunakan mulai dari pra bencana (mitigasi resiko), pada saat bencana dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Sebagai tambahan, Indonesia meningkatkan anggaran dan investasi untuk DRR disemua tingkatan. Anggaran sangat penting dalam program DRR dan aktifitas lainnya. Ini harus dikordinasikan oleh pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dan lembaga-lembaga lainnya, sementara itu perlu pengaturan dalam instrumen kebijakan Pemerintah yang jelas.
Pada sesi berikutnya pernyataan Parlemen Indonesia mengenai peran media dalam partisipasi sipil, media sosial berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan sesuatu yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam politik dan adanya komunikasi yang interakif antara anggota parlemen dan konstituen mereka. Demokrasi yang memberikan solusi bagi para anggota parlemen untuk mengkomunikasikan kebijakan, kepentingan dan mengumpulkan saran dari masyarakat untuk pemerintahan yang lebih baik.
Kebebasan berekspresi ada dalam demokrasi namun tak jarang terjadi penyalahgunaan sosial media. Untuk mempertimbangkan kemungkinan yang ada, Indonesia mengadopsi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008. Kebebasan berekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan mengikuti norma-norma, budaya dan agama.
Undang undang ini dapat mencegah konflik kepentingan dan kebencian yang terjadi pada media sosial dan transaksi online harus juga dapat dilakukan dengan benar. Kebebasan berbicara juga harus menghormati hak-hak orang lain. Undang-undang ini juga mengatur kemudahan bagi masyarakat yang haknya dilanggar secara online.
Dalam hasil pertemuan tahunan forum parlemen Asia Pasifik ini menghasilkan 16 butir pernyataan resmi bersama. Penyusunan panitia kerja ini adalah untuk mendukung keterlibatan delegasi untuk bekerja secara kelompok yang berorientasi pada tema-tema perdagangan manusia, perdamaian dan keamanan, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, keamanan pangan, pengurangan resiko bencana, kesehatan, penyakit bebas menular dan kesetaraan gender.
Dalam sambutan penutupnya, Presiden APPF Dr. Jiko Luveni mengucapkan selamat kepada para delegasi dan meminta para delegasi untuk memberikan kontribusi mereka dalam sesi pleno, kelompok kerja dan penyusunan panitia sehingga memastikan pertemuan tahunan ini adalah pertemuan yang produktif, koperasi dan inklusif. (ed)
