Fraksipan.com- DPR Meminta Kejaksaan Agung menjelaskan secara detail penggunaan anggarannya. Sebab, ia menilai Kejagung saat ini masih minim prestasi, tapi meminta tambahan anggaran dalam R-APBN Perubahan 2016 sebesar Rp310 miliar.
“Ketika penganggaraan itu dilakukan yang dibutuhkan oleh kita adalah output terhadap penganggaran ini yang mampu memotivasi dan mendukung institusi kejaksaan bekerja lebih baik,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Daeng Muhammad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2016).
Daeng pun mempertanyakan pembiayaan rumah susun sewa (rusunawa) bagi pegawai Kejaksaan di Kedoya, Jakarta Barat, sebesar Rp32.579.872.000 dan pengadaan peralatan kontra pengindraan dan persandian sebesar Rp97.787.040.700.
Anggota DPR RI, Partai Amanat Nasional (PAN) itu mempertanyakan urgensi Kejagung membangun rusunawa serta alat penginderaan dan persandian.
“Yang penting adalah output-nya apa? Ketika bikin rusunawa, ketika ada alat penginderaan, alat persandian, output-nya apa sih terhadap kinerja Kejaksaan, yang akan dirasakan oleh masyarakat kita,” tegas Daeng. (ed)
