Fraksipan.com – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) dapat benar-benar melakukan validasi data terkait kontroversi impor beras yang mengemuka di masyarakat akhir-akhir ini.
“Perlu validitas data BPS dan keterbukaan informasi, jenis apa yang diimpor,” kata Taufik Kurniawan seperti dilansir dari Antara, Sabtu (27/1).
Menurut anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, jika data yang digunakan berbeda, maka berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Taufik juga tidak menginginkan kebijakan impor beras ditumpangi muatan-muatan kepentingan tertentu.
“Kalau disisipi oknum repot. Katanya impor beras premium, namun beras non premium ikut juga, maka akan merugikan kita. Apalagi harga beras kini mencapai Rp13 ribu per kilogram, jelas akan memberatkan masyarakat,” paparnya.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan bakal menyelesaikan persoalan mengenai perbedaan data menyangkut beras melalui penyempurnaan data luas panen dan produksi yang selama ini belum menyatu.
“Ke depan, pemerintah meminta BPS (Badan Pusat Statistik) dibantu oleh BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai luas panen, produktivitas, dan produksi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Senin (15/1).
Penyempurnaan data tersebut dinilai Darmin memungkinkan untuk menjadi dasar penugasan pemerintah kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras petani. Darmin juga mengatakan sedang menyelesaikan kebijakan satu peta (one map policy) yang akan diluncurkan pada 18 Agustus 2018. (ed)
