Fraksipan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti bersama sejumlah Kepala Desa Se Kecamatan Rangsang berkonsultasi ke DPR RI tentang pembangunan insfrastruktur di daerah perbatasan, Rabu, (24/1/2018) bertempat di Ruang Rapat Fraksi PAN DPR RI.
Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan menyampaikan berbagai keluhan dari masyarakat Pulau Rangsang terutama terkait pembangunan infrastruktur jalan poros penghubung antar desa yang kondisinya meperhatinkan, kemudian abrasi pantai yang diterjang ombak, dan terkait pelabuhan.
Ketua DPRD dan rombongan disambut oleh Fraksi PAN Jon Erizal dan Anggota Komisi V DPR RI Bakri.
Dalam kesempatan itu, Kades Gayung Kiri Wan Ace, selaku koordinator mengungkapkan bahwa dirinya yang mewakili dari 14 Desa Se Kecamatan Rangsang datang dengan tujuan ingin menyampaikan aspirasi pembangunan insfrastruktur di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga singapura, malaysia dan Provinsi Kepri.
“Kami mohon pembangunan terutama akses jalan poros yang menghubungkan antar 14 desa, yang saat ini kondisinya sangat memperhatinkan. Kemudian anak sekolah disaat musim hujan jalanan becek dan disaat cuaca panas jalanan berdebu, kami harap aspirasi kami dapat dipenuhi,” harapnya.
Ditambahkan Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan bahwa selain jalan poros yang harus dibangun, kemudian batu ombak untuk mengatasi abrasi di Pulau Rangsang, yang setiap hari terjangan ombak membuat bibir pantai runtuh.
“Untuk kali ini saya baru bisa membawa Kepala Desa Kecamatan Rangsang. Insha Allah nantinya saya tidak menutup kemungkinan akan membawa Kepala Desa Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikan kan langsung aspirasi nya ke Pemerintah Pusat,” ungkap Fauzi Hasan.
Menanggapi hal itu, Jon Erizal dan Bakri selaku anggota Komisi V menyambut baik kedatangan rombongan dan akan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan.
Sementara itu rombongan tersebut diharapkan untuk menyiap dokumen yang diusulkan agar bisa dianggarkan untuk tahun 2019 mendatang (ed)
