Fraksipan.com – Anggota Komisi VII DPR RI, H. Jamaluddin Jafar menyatakan bahwa subsidi listrik yang diberikan PLN untuk masyarakat miskin dinilai masih tidak tepat sasaran. Ini terlihat dari perbedaan angka kemiskinan data PLN dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Menurut Jafar, secara nasional jumlah pelanggan daya listrik 450 VA jumlahnya 22,8 juta dan 900 VA sebanyak 22,3 juta atau totalnya 45,1 juta rumah tangga. Sementara, data dari TNP2K, hanya ada 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin. Artinya, ada selisih 20,4 juta pelanggan rumah tangga 450 dan 900 va, yang seharusnya tak mendapat tarif listrik subsidi atau dikenakan harga nonsubsidi.
“Banyak yang tak tepat sasaran subsidi listrik. Ini disinyalir ada keterlibatan oknum orang dalam PLN sendiri, saat PLN survey, harusnya petugas PLN mengetahui kelayakan daya untuk rumah itu. Jangan berdasarkan keinginan calon pelanggan. Sebab pelanggan atau konsumen, maunya yang murah,” kata Jafar saat usai acara Sosialisasi Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara di Asrama Mahasiswa Pegunungan Bintang di Waena, Kota Jayapura, Papua, Senin (26/10).
Agar subsidi listrik tepat sasaran, kata Jafar, PLN yang memiliki data jumlah pelanggan subsidi harus memantau terus pelanggan subsidi. Sebab bisa saja ada peningkatan secara ekonomi dan sudah tidak miskin lagi. Sehingga yang kategori seperti ini subsidinya dicabut kenakan harga non subsidi. (ed)
