Fraksipan.com – Anggota Komisi XI DPR RI Jhon Erizal mengaku cukup terkejut dengan isu yang beredar di kalangan kepala desa terkait permintaan pengembalian Dana Desa ke pusat.
Pemerintah mengucurkan Dana Desa pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan pemerataan pembangunan desa. Namun seiring berjalannya waktu, tak sedikit pula kepala desa yang mengeluh dalam pengelolaan Dana Desa ini.
“Silakan bangun sendiri oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah mau bangun apa, silakan saja. Dari pada kami menanggung risikonya,” kata Jon Erizal seraya menirukan ungkapan keluhan dari kepala desa dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Deputi Senior Bank Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2018).
Yang menjadi dasar keluhan kepala desa diantaranya adalah permasalahan administrasi terkait perencanaan dan pelaporan yang masih rumit serta petugas pendamping yang belum mumpuni. Terlebih lagi setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2017.
“Mereka sudah berjalan dalam tahun anggaran yang ada, tiba-tiba ada SKB 4 menteri yang mengharuskan dengan aturan-aturan tertentu. Ini mereka merasa terjebak, dan ini juga harus ada solusinya,” tegasanggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ia berharap jangan sampai niat yang mulia dari pemerintah ini, dianggap sebagai jebakan kepada kepala desa. Karena kegiatan Dana Desa ini dipantau oleh banyak lembaga.
“Mereka diawasi Kejaksaan, Kepolisian sehingga menimbulkan keresahan dan merasa tidak tenang. Kemarin di Riau mereka menyampaikan surat resmi agar bisa diundang untuk hadir di Komisi XI. Ini perlu mendapat perhatian serius,” pungkas legislator dapil Riau itu. (ed)
