Fraksipan.com – Diskusi Publik digelar Fraksi PAN DPR RI dengan Tema: ‘Quo Vadis Moratorium Ujian Nasional’ mengundang seluruh elemen masyarakat, pemuda, dan mahasiswa, dan praktisi pendidikan.
Acara ini diselenggarakan sehubungan dengan gagasan Moratorium Ujian Nasional yang diwacanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagai narasumber dalam diskusi tersebut Pakar Pendidikan, Prof Arief Rahman menyampaikan untuk menetapkan moratorium UN perlu kesiapan yang matang
“Dalam pelaksanaan harus dilihat kesiapan lapangannya. Siap atau tidak,” ungkapnya.
Menurut Arief, konsep yang ditawarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada moratorium ini sudah tepat.
“Bagi saya konsep Kemdikbud ini sudah baik. Kita tinggal melihat sesuatu yang baik,” ujarnya.
Karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk menyambut ini semua. Sementara itu, Kemdikbud juga harus mengetahui tentang deadline.
“Kemdikbud juga sudah buat timeline, jadi pasti sudah dikerjakan,” terangnya.
Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PAN Laila Istiana mengatakan bahwa pihaknya mendukung, dengan catatan pemerintah siap dengan kebijakan pengganti Ujian Nasional (UN).
“Fraksi PAN siap mendukung, asal pemerintah siap kebijakan penggantinya di 2017,” ujar Laila usai diskusi yang dilaksanakan di Gedung Nusantara I Lantai 20.
Kalau pemerintah belum siap lebih baik wacana ini untuk tahun depan, tambah Laila
“Nanti Kita tanyakan pada pemerintah bagaimana kesiapannya, 1 Desember kemarin kita ketemu Mendikbud dan kita tanyakan kenapa pemerintah sampaikan ke media massa tanpa konsultasi dengan DPR, khususnya Komisi X,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan Laila, Mendikbud menjelaskan saat ditanya keputusan itu ia sampaikan setelah menggelar rapat kabinet di istana.
“Mendikbud menjelaskan, setelah rapat kabinet ia diwawancarai media massa dan menjelaskan kepada awak media soal Moratorium UN. Menurut saya ini membuat resah,” ujarnya.
Bagi Laila, UN selama ini menjadi momok yg menakutkan, seolah-olah selama ini orang tua dan siswa tertuju pada UN saja.
“Hal seperti itu akan membuat siswa dan orangtua terfokus pada UN saja, yang lain diabaikan. Untuk penggantinya kan sudah ada USBN. Kami pertanyakan kesiapan pemerintah untuk detailnya besok,” ungkapnya. (ed)
