Fraksipan.com – Anggota Komisi III DPR-RI Muslim Ayub menilai program pembangunan jalan terowongan di Gunung Geurutee merupakan terobosan luar biasa apabila selesai dilakukan masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Jika terlaksanakan, Ini memang suatu terobosan sangat luar biasa, di luar negeri itu orang tidak lagi pecahkan gunung, tapi pembangunan jalan terowongan. Itu program Jokowi juga di Aceh, kalau memungkinkan anggaran APBN setiap tahun sangat mampu untuk itu,” katanya di Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu. (19/3/16) sebagaimana dikutip antaranews.com
Pernyataan tersebut disampaikan disela-sela menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri para, pengurus dan kader partai tersebut di daerah setempat.
Muslim Ayub menyampaikan, saat ini ada 13 orang di senayan Jakarta anggota DPR-RI asal Aceh yang akan terus memperjuangkan segera dialokasikan dana secukupnya untuk pembangunan secara bertahap terowongan dan jalan untuk wilayah jalur barat selatan Aceh itu.
Meskipun dalam APBN 2016 pembangunan trowongan tersebut tidak dialokasikan dana sebagaimana diharapkan, namun seluruh anggota DPR RI asal Aceh tergabung dalam Forbes akan memperjuangkannya dalam APBN-P.
“Kita dalam Forbes terus berupaya meyakinkan dan usahakan pada Presiden Jokowi untuk dialokasikan dana, kita berharap nanti masuk pada APBN-P, kita sampaikan, apalagi ada anggota DPR asal Aceh pada komisi terkait,” sebutnya.
Anggota DPR RI dari PAN asal PAN Aceh ini menyampaikan, meskipun pada Komisi III DPR-RI bukan membidangi persoalan demikian, namun hal itu sudah menjadi agenda prioritas seluruh anggota dewan asal Aceh memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sekolah di provinsi ujung barat Indonesia itu.
Sebut Muslim Ayub, terkait dengan program tol laut di Aceh untuk mendukung pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia menurut dia masih sangat jauh untuk dicapai, bahkan dari Pemerintah Aceh belum pernah mengusulkan untuk hal-hal demikian.
Malahan menurut dia, untuk kondisi saat ini Provinsi Aceh dianggap belum tepat berlomba-lomba untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur memperkuat kemaritiman karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit besar.
“Untuk poros maritim di Indonesia ini belum tepatlah, karena jalur pembangunan darat aksesnyapun sudah kemana-kemana, tanpa laut juga kita bisa. Demikian juga tol laut dan Gubernur Aceh belum pernah mewacana itu, tapi menyangkut terowongan sangat memungkin dibangun di Aceh,” tambahnya (ed)
