Fraksipan.com – Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI memastikan tak akan berhenti memproses kerja penyelidikan kasus-kasus yang ada di PT Pelindo II.
Bareskrim Mabes Polri terus menunjukkan proses penegakan hukum terkait dugaan korupsi pembelian mobil crane di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Tujuannya agar terbongkar secara kongkrit kebobrokan yang dilakukan oleh RJ Lino selaku Direktur Utama (Dirut) pada perusahaan tersebut.
“Pansus memastikan tetap meneruskan proses kerja penyelidikan kasus-kasus terkait PT Pelindo II. Pansus tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim Polri. Pansus tidak akan mengintervensi kerja Bareskrim.
Namun kami berharap Bareskrim jangan hanya melokalisir persoalan PT Pelindo II hanya pada masalah pengadaan mobil crane,” ungkap Teguh Juwarno, Wakil Ketua Pansus Pelindo II DPR RI kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (11/11).
Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku, pantauan utama dalam penelusuran Pansus itu sendiri bukan hanya detail terkait kasus mobil crane itu. Justru soal tata kelola BUMN.
Sebagai contoh, sambung Juwarno, pernyataan awal anggota Pansus Pelindo II, Daniel Johan bahwa Dirut Pelindo II RJ Lino telah memilih lebih tunduk ke pengusaha asing yakni, Li Ka Shing dan Rothschild dibanding kepada pemerintah.
“Hal itu terkait perpanjangan kontrak pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta (Jakarta International Container Terminal/JICT) yang dilakukan sepihak oleh RJ Lino dengan Hutchinson Port Holding yang dimiliki Li Ka Shing. Salah satu anak usaha kelompok Rothschild terlibat sebagai konsultan keuangan,” paparnya.
Uniknya, sebut Juwarno, semua dilakukan tanpa persetujuan negara. Pernyataan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli dalam salah satu pemberian keterangan di hadapan Pansus Pelindo II sudah menunjukkan indikasi dimaksud.
“Perpanjangan konsesi JICT yang menurut Menko Rizal Ramli adalah pelanggaran UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, tentu sesuatu yang sangat serius untuk ditindaklanjuti. Pak Daniel Johan juga pasti tidak sembarangan bicara. Beliau pasti punya data dan informasi soal itu. Kami berharap informasi ini bisa kita buka dan klarifikasi di dalam Pansus,” ujarnya. (ed)
