Fraksipan.com – Rapat paripurna digelar DPR RI dengan agenda mendengar pandangan pemerintah terhadap pandangan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017, rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/16).
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, selaku pimpinan rapat mengatakan, Badan Anggaran DPR RI akan menindaklanjuti dengan melakukan tahapan-tahapan pendalaman. Utamanya terkait kondisi kekinian ekonomi bangsa.
“Kemudian, yang kedua, mungkin ada terobosan-terobosan baru bersama dukungan terhadap pemerintah oleh DPR yang tidak hanya mengandalkan tax amnesty, tetapi juga mengendalikan defisit pada transaksi yang sedang berjalan,” ucap Taufik.
Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional ini mengharapkan pemerintah tidak hanya menjadikan situasi asumsi makro sebagai slogan. Asumsi makro tersebut diharapkan mencerminkan kondisi-kondisi ril ekonomi mikro dari masyarakat.
“Harus tercakup di situ. Jangan hanya berkutat pada asumsi makro yang tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat,” jelasnya.
Ia menjabarkan situasi mikro ekonomi rakyat, antara lain, daya beli masyarakat yang semakin rendah, kesenjangan ekonomi antara kaum miskin dan kaya yang kian lebar, gini ratio yang meningkat, dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit.
Karena itu, ia menyarankan pemerintahan Jokowi-JK menyiapkan lapangan pekerjaan yang lebih bersifat padat karya atau proyek-proyek yang bersifat massal.
“Asumsinya paling mudah di infrastruktur. Baik jalan, jembatan dan sebagainya,” pungkasnya.
Sebelumnya, pihak pemerintah yang diwakili Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,3 persen dalam RAPBN 2017 dan diupayakan akan lebih bersifat terbuka (inklusif) yang dirancang secara realistis juga lebih berkualitas.
Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar itu, pemerintah mengharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka kemiskinan. Sri juga menegaskan pemerintah akan tetap mengupayakan menurunkan angka kemiskinan pada kisaran 9,5 sampe 10,5 persen pada tahun 2017. (ed)
