Fraksipan.com – Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa tidak cukup hanya memberikan sanksi terhadap pencabutan izin perusahaan yang melakukan pembakaran, tapi harus diselesaikan secara hukum dan perusahaan-perusahaan terkait juga harus bertanggungjawab mematikan api di lahan mereka.
“Pemerintah jangan terkesan melindungi mereka yang jelas-jelas membakar lahannya sendiri untuk kepentingan ekonomi. Karena lahan setelah dibakar memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi harganya, setelah pembakaran,” ujar Wakil Ketua Fraksi PAN itu di Kompleks Parlemen (Selasa, 27/10/2015).
“Menyangkut penegakan hukumnya, bagaimana soal investigasi dari izin-izin yang sudah dikeluarkan, harus divalidasi dan dievaluasi,” imbuhnya.
Terkait pembentukan pansus kebakaran hutan Viva menyampaikan, sejumlah 57 orang anggota dewan telah menandatangani usulan pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan yang berasal dari seluruh fraksi di DPR. Ia meyakini akan lebih banyak lagi jumlah orang yang akan menandatangani usulan pembentukan pansus tersebut.
“Tambah, pastilah. Kan selalu bertambah. Kalau dari sisi kepedulian sih, dari Komisi I sampai XI saya rasa sangat peduli,” kata Viva.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini juga mengatakan bahwa Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan tidak akan menggunakan anggaran yang besar.
“Anggarannya berapa sih, kan buat makan, minum saja. Jangan disempitkan lah soal anggaran ini. Ini bicara soal tragedi kemanusiaan,” ujarnya. (ed)
