Fraksipan.com – Untuk menunjang kinerja parlemen, DPR berupaya menjalankan reformasi birokrasi. Dalam laporannya pada sidang paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan di Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/15). Fahri Hamzah Sebagai Ketua Tim Reformasi DPR RI menyebut, DPR memiliki tugas memetakan pelaksanaan fungsi utama guna menguatkan DPR yang aspiratif dan berkualitas.
Selain itu, amanah yang ia emban juga meliputi bidang Kedewanan, sekretariat jenderal atau sistem pendukung serta penguatan kelembagaan, termasuk sarana dan prasarana menuju kemandirian staf dan anggaran.
Khusus dalam bidang penguatan kelembagaan, lanjut Fahri, akan dilaksanakan secara eksternal dan internal yang melalui tujuh tahapan. Tahap pertama ialah dengan membangun alun-alun demokrasi.
“Sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia. Maka pelaksanaan demonstrasi di alun-alun demokrasi tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan.
Selanjutnya, DPR akan membangun gedung , yaitu museum dan perpustakaan yang akan berada di gedung bundar. Jika terlaksana, tempat tersebut nantinya bakal dijadikan sebagai cagar budaya.
Ketiga, pembangunan akses jalan bagi tamu dan publik ke gedung DPR. Tujuannya, agar mereka untuk mengunjungi fasilitas publik yang ada di DPR.
Selanjutnya, ia merencanakan pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan UU, pusat kajian APBN, serta pusat kajian akuntabilitas keuangan negara dan pusat penelitian. Sementara tahap keenam, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar.
Terakhir, ia menginginkan adanya integrasi kawasan. Adapun maksudnya ialah tempat tinggal anggota dengan kantor kerja yang terintegerasi. (ed)
