Fraksipan.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyatakan setuju pembahasan Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty dilanjutkan. Namun, karena isu pembahasan RUU tersebut sensitif maka sebaiknya pimpinan DPR konsultasi dulu dengan pemerintah.
“Kita minta DPR konsultasi dulu ke pemerintah sebelum melakukan pembahasan. Kita tidak mau DPR menjadi lembaga tertuduh atau menjadi lembaga yang mencari duit. Karena ini Tax Amnesty dari pemerintah maka pemerintah harus jelaskan. Berapa target uang yang didapat dan akan digunakan buat apa?” ujar Sekretaris Fraksi PAN DOR RI Yandri Susanto dalan konfrensi pers di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (12/4/16).
Yandri mengaku Fraksi PAN setuju RUU Tax Amnesty dibahas. Namun agar republik ini tidak semakin gaduh maka sebaiknya pemerintah menjelaskan rencana itu ke publik.
Terkait rapat Badan Musyawarah (bamus) DPR Selasa (11/4) yang akhirnya hanya dihadiri oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Yandri mengaku baru dapat pesan singkat (SMS) setelah rapat berlangusung. Padahal biasanya bila ada rapat Bamus, pada pagi hari sudah dinformasikan.
“Saya baru dapat sms jam 3 lewat. Saya kritik pimpinan DPR soal administrasi ini. PAN kemarin pada pukul 15.00 WIB itu sudah ada di luar gedung dan bukannya tidak mau ikut rapat. Makanya kami tidak ikut rapat,” beber Yandri.
Yandi meminta pimpinan DPR untuk melaksanakan hasil rapat Bamus minggu lalu yang meminta terlebih dulu melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah sebelum melakukan pembahasan RUU Tax Amnesty. Selain itu hasil rapat Bamus minggu lalu belum dibatalkan dan itu perlu dijalankan.
“kalau pemerintah beum ada waktu ya kita tunggu. Pimpinan DPR harus kembali ke hasil rapat Bamus minggu lalu. itu yang diminta pimpinan fraksi. Jangan dianggap pimpinan DPR ngotot atau ngoyo. Saya anggap rapat bamus kemarin tidak ada dan hari ini tidak diagendakan di rapat paripurna,” katanya. (ed)
