Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan fatwa dan rekomendasi MUI terkait program BPJS sangat perlu diperhatikan. Bahkan, katanya, jika memungkinkan, tentu tidak salah jika program BPJS dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
“Agar lebih moderat, setidaknya pemerintah membuat dua alternatif pilihan yaitu BPJS konvensional dan BPJS syariah. Masyarakat diperbolehkan memilih salah satu di antara kedua pilihan itu,” kata Saleh Daulay.
“Perbankan dulu juga begitu. Awal-awalnya ada banyak perdebatan. Tetapi setelah dijalankan, perbankan syariah dinilai lebih menguntungkan. Sekarang, hampir seluruh bank memiliki bank syariah,” imbuhnya.
Namun demikian, Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, untuk mewujudkan BPJS syariah tentu membutuhkan waktu. Perlu kajian akademis dan analisa keuangan yang betul-betul komprehensif. “Dengan begitu, pemerintah memiliki kerangka dan referensi yang jelas dalam meluncurkan BPJS syariah seperti yang direkomendasikan MUI dalam fatwa itu,” pungkasnya. (ed)
