Fraksipan.com – Temuan Ombudsman RI soal sel terpidana kasus korupsi Setya Novanto yang tidak sesuai standar karena lebih luas ketimbang tahanan lain dinilai mencerminkan ketidakmampuan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly membenahi persoalan di lembaga pemasyarakatan.
Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai fasilitas tidak standar di sel Novanto merupakan wujud ketidakmampuan Yasonna dan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membenahi perkara lapas.
“Salah satu urusan penting di Kemenkum HAM itu adalah persoalan pemasyarakatan. Kalau tidak bisa diurus dengan benar, menteri dan dirjen perlu dievaluasi. Kalau memang tidak mampu lagi, ya bisa saja direkomendasikan untuk diberhentikan,” kata Saleh dalam keteranganya (17/9/2018)
Saleh pun mendesak Presiden Jokowi agar segera bersikap tegas kepada Yasonna dan Direktur Jenderal Kemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Utami. Sebab perkara jual beli fasilitas mewah di lapas bukan hal baru. (ed)
