Fraksipan.com – Pemerintah Indonesia dan para majikan atau pemberi kerja diharapkan untuk proaktif mengajak pada Tenaga Kerja Indonesia untuk mengurus enforcement card (e-kad),
Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, e-kad sebenarnya merupakan peluang bagi Indonesia.
Saleh menjelaskan, bahwa program tersebut membantu tenaga-tenaga kerja yang di luar negeri bisa menjadi tenaga-tenaga kerja yang prosodural dan legal, program tersebut juga akan memungkinkan mereka yang bekerja di luar negeri bekerja dengan tenang dan tidak lagi merasa dihantui karena bersifat illegal.
“Ini sesuatu yang sangat penting,” kata anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional PAN, dalam siaran persnya, Selasa (25/7/17).
Menurut saleh saat ini ada dua negara yang sedang fokus memperhatikan TKI yakni Malaysia dan Arab Saudi. Dia menambahkan TKI tidak hanya memiliki sisi positif namun juga negatif.
Di Malaysia sekarang ini sedang dilakukan program e-kad, di mana ini merupakan upaya penertiban terhadap tenaga-tenag kerja asing. Di Malaysia, jumlah tenaga kerja Indonesia sangat besar di bandingkan tenaga kerja di negara-negara lain seperti Filipina atau negara lainya.
Di Malaysia, ada kurang lebih 2 juta TKI dan hampir sebagian besar atau 60 persennya non-prosedural atau ilegal.
“Sementara di Arab Saudi juga dilakukan penertiban dengan memberikan amnesti beberapa bulan lalu dan hingga kini masih berlangsung,” ungkapnya
Karena itu, Saleh berharap tidak ada lagi TKI yang menyalahi aturan. DPR juga saat ini sedang mengatur lebih tertib lagi untuk pemberangkatan TKI harus benar-benar termonitor.
Nantinya, pengiriman TKI melibatkan pemerintah desa, Kabupaten, Kecamatan sampai Pemerintah Pusat. Saleh juga menekankan, nanti bisa didata secara benar berapa Warga Negara Indonesia (WNI) yang berangkat keluar negeri.
Dengan adanya data yang benar saya mengharapkan perlindunganya pun akan menjadi lebih jelas,” pungkas Saleh
