Fraksipan.com – Masih banyaknya masalah yang mendera TKI diluar negeri, membuat DPR RI gerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh P. Daulay mengatakan jika dalam rapat timwas TKI DPR beberapa waktu lalu, pihaknya secara khusus membicarakan perlindungan TKI pada saat penempatan di luar negeri.
”Timwas kemarin mengundang berbagai pihak. Ada BNP2TKI, PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta), konsul RI di Hongkong, dan LSM. Kita mau mengcrosscheck informasi dari berbagai pihak tersebut,” kata Saleh
Anggota DPR RI Fraksi PAN ini juga mengatakan, kalau secara umum masalah TKI kita adalah ketidaksesuaian dalam system pembayarannya.
”Banyak yang dijanjikan gaji besar, namun realitanya gaji berbeda dengan kontrak. Bahkan, lembur pun tidak dibayarkan. Yang lebih parah, gaji yang tidak dibayar dan pemutusan kontrak sepihak,” jelas Saleh.
Dalam rapat timwas itu, Saleh mengaku, pihak-pihak yang diundang diminta pendapatnya termasuk alternatif solusi yang ditawarkan.
”Semua pihak diminta bertanggung jawab, baik pemerintah maupun PPTKIS. Timwas menginginkan agar penempatan TKI di luar negeri tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi lebih mengedepankan aspek kemanusiaan,” aku Saleh.
Lebih lanjut katanya, hal lain yang dibicarakan adalah terkait upaya mengurus administrasi keimigrasian TKI yang bermasalah. Timwas menilai banyaknya TKI yang korban akibat kapal karam lebih disebabkan persoalan administrasi keimigrasian.
”Intinya, kita menginginkan agar TKI kita bisa pulang dengan selamat, meskipun administrasi keimigrasiaannya ada yang bermasalah. Justru, peran pemerintah adalah menyelesaikan administrasi keimigrasian itu,” tandas Saleh (ed)
