Fraksipan.com – Komisi IX DPR RI pertanyakan data warga miskin peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). hal tersebut karena Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS punya data yang berbeda.
“Saya tidak mengerti bagaimana sistem pendataan peserta BPJS. Kok bisa tiga institusi berbeda datanya. Kenapa pendataan tidak di satu instansi saja biar dananya tidak mubazir,” kata Wakil Ketua Komisi IX Saleh Daulay dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menkes, Mensos, dan Kepala BPJS, Senin (21/11).
Akibat perbedaan data tersebut, lanjutnya, banyak kartu BPJS yang diretur. Sementara banyak masyarakat miskin tidak bisa merasakan layanan kesehatan gratis karena tidak punya kartu BPJS.
Anggota DPR RI dari PAN ini mencontohkan sekitar 6.000 kartu BPJS yang dikirim ke salah kabupaten di dapilnya, separohnya dikembalikan karena nama yang tertera di kartu tidak ada.
“Ini kan sangat merugikan rakyat. Cetak kartu tapi tidak jelas penerimanya. Kuncinya ada diverifikasi validasi data, pemerintah harus benahi ini,” tegasnya.(ed)
