Fraksipan.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan, mengatakan saat ini APBN Indonesia sedang mengalami tekanan fiskal akibat dari situasi ekonomi global yang belum stabil.
Situasi global yang tak menentu itu diakibatkan oleh kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), situasi krisis di Semenanjung Teluk, dan penurunan harga minyak dunia yang menyebabkan defisit pada APBN-P 2016 mencapai 2,42 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Kami mengharapkan ke depannya, dan yang dinginkan oleh semua fraksi DPR, tentunya ada aspek kehati-hatian atau prudent dari pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (19/7/17).
Apalagi, kata dia, saat ini, tekanan terhadap fiskal Indonesia belum mereda.
Menurut Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu dengan atau tidak disadari, situasi ekonomi yang kurang bersahabat ini, bukanlah salah pemerintah. Situasi ekonomi global-lah yang memberikan tekanan kepada fiskal Indonesia. Alhasil, DPR dan pemerintah harus bersama-sama mencari solusi, tanpa mencari pembenaran masing-masing.
Menurut dia, pada tanggapan pelaksanaan APBN 2016 ini, pemerintah sudah mengakomodir pandangan seluruh fraksi. Taufik pun mengapresiasi pemerintah yang telah mengakomodasi dan menjawab semua pertanyaan dari seluruh fraksi sehingga situasinya menjadi solutif, bukan situasi pembenaran.
“Dengan menjawab seluruh pandangan fraksi yang melakukan pengkritisan dan perbaikan terhadap pertanggungjawaban APBN 2016, pimpinan DPR RI mengapresiasi sikap akomodatif pemerintah itu,” kata Taufik.
Disisi lain, dia mengingatkan pemerintah untuk menggunakan utang negara untuk hal-hal yang bersifat produktif dan menerapkan aspek kehat-hatian. Upaya produktif itu diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.
Selain itu, dengan mengoptimalkan program-porgram dana transfer daerah atau dana desa, diharapkan dapat meratakan perekonomian dan mengurangi gini ratio di daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016 ini juga menjadi salah satu bahan dalam penyusunan RAPBN 2018 yang saat ini sedang disusun DPR dan pemerintah. (ed)
