Fraksipan.com – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah tentang format program pengampunan pajak untuk membawa masuk dana yang ada di luar negeri, bukan mengejar dana dari wajib pajak dalam negeri.
“Mengapa muncul kesan seolah-olah rakyat yang dikejar-kejar? Padahal tujuan awalnya bukan seperti itu,” kata Taufik. di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Oleh karena itu, Taufik menyambut baik adanya aturan mengenai batas minimal Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga usaha-usaha kecil tidak dikejar oleh Tax Amnesty.
“Perlu ada proses tahapan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan oleh presiden. Jajaran pelaksana teknis juga harus menindaklanjuti hal tersebut,” imbuhnya.
Pemerintah juga diminta mempersiapkan rencana alternatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 apabila program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak sesuai target.
Segala kendala di lapangan terkait pemberlakuan tax amnesty harus dapat diantisipasi oleh pemerintah.
“Harus ada rencana strategis dan alternatif seandainya target tersebut tidak tercapai,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2017.
Dengan demikian, pemerintah memang perlu melakukan alternatif terobosan yang lain. Salah satunya dengan melakukan program infrastruktur.
“Hal itu bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena bila infrastruktur bagus dan daya beli juga bagus, maka barang dan jasa akan semakin terjangkau,” tegasnya.
Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, situasi dan dinamika perekonomian terus berkembang.Karenanya, Badan Anggaran (Banggar) DPR akan menindaklanjuti jawaban pemerintah atas pemandangan fraksi-fraksi itu.Kemudian, Banggar akan melakukan pendalaman sesuai dengan kondisi kekinian.
“Mungkin akan ada terobosan baru antara DPR dengan pemerintah, sehingga pengendalian defisit tidak hanya mengandalkan Tax Amnesty,” tukasnya.
Taufik menambahkan, pihaknya berharap agar asumsi makro tidak hanya sekedar slogan.Sebab, asumsi tersebut juga harus bisa mencerminkan kondisi mikro seluruh masyarakat sesungguhnya.
“Jangan hanya berkutat pada asumsi makro yang tidak mencerminkan kondisi riil. Daya beli yang semakin rendah, kesenjangan yang semakin tinggi dan lapangan pekerjaan sempit, harus tersentuh oleh pemerintah,” tegas Taufik (ed)
