Fraksipan.com – Munculnya kebijakan baru Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) yang memberi selisih positif kepada Pertamina atas turunnya harga minyak mentah dunia, dinilai tidak pro rakyat.
Penilaian itu berdasarkan atas tren penurunan harga minyak mentah dunia yang tidak diikuti dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Padahal, ketika harga minyak mentah dunia naik, Pemerintah langsung menaikkan harga BBM di Indonesia.
Belakangan, Pemerintah mengatakan tak akan tergesa-gesa menurunkan harga BBM, sekalipun tren pelemahan harga minyak dunia berlanjut. Harga jual premium dan solar akan dipertahankan guna mengkompensasi kerugian Pertamina yang sebelumnya tercipta, ketika harga minyak tinggi.
Menanggapi pertanyaan mengapa ada kebijakan baru yang demikian, Ketua Komisi VI DPR RI, Ahmad Hafisz Tohir mengatakan, akan memanggil Pertamina usai reses (minggu kedua Agustus-red).
Kami akan panggil segera Pertamina usai reses nanti, kata Tohir, Kamis (24/07/2015) itu namanya akal-akalan Alibaba, tandasnya.
Menurut Tohir, harusnya Pemerintah wajib menurunkan harga BBM dari yang sekarang ini. Sebab harga minyak mentah dunia sudah turun. Bahkan trennya makin jauh menurun.
Saya perlu menegaskan, bila perlu Pemerintah saat ini juga menurunkan kembali harga BBM sesuai harga keekonomian saat ini. Kebijakan ini harus segera dilakukan untuk membangkitkan perekonomian nasional yang sedang lesu, ungkap Tohir dalam pernyataan sebelumnya.
Selain itu, menurut Tohir, penurunan harga BBM dengan mengikuti tren penurunan harga minyak mentah dunia, sangat diperlukan untuk merangsang kembali daya beli masyarakat yang sempat down. Karena selama ini daya beli (sektor konsumsi) menjadi salah satu andalan di sektor ekonomi untuk menekan laju inflasi
Dikatakan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dengan kebijakan Jokowi yang mencabut subsidi BBM dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar, maka Pemerintah wajib mengevaluasinya. (ed)
