Fraksipan.com – Kalibrasi atau tera ulang yaitu pemeriksaan kelaikan alat-alat navigasi di bandara seluruh Indonesia menjadi bagian penting dalam keselamatan Penerbangan. Hal tersebut dikemukakan Anggota Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow saat menggelar pertemuan dengan jajaran Kemenhub, Kemen PUPR, BMKG, BASARNAS dan Operator di Bidang Laut dan Udara (AP 1 dan Pelindo IV) di ruang VVIP Bandara Sam Ratulangi, Manado baru-baru ini.
Menurut Yasti, dirinya memperoleh informasi dari Asosiasi Pilot bahwa Bandara Sam Ratulangi Manado masuk kategori bandara beresiko tinggi dengan tingkat kesulitan cukup tinggi bagi para pilot saat akan mendaratkan pesawatnya, apalagi pada saat musim hujan dan angin kencang. Oleh karenanya diperlukan navigasi bandara yang handal demi menjamin keselamatan penerbangan.
“Apakah Bandara di seluruh Otoritas Bandara (Otban) Wilayah VIII ini sudah dikalibrasi secara periodik karena saya mendapat laporan dari Asosiasi Pilot bahwa ada ratusan Bandara di Indonesia yang tidak dikalibrasi secara periodik, termasuk Bandara Sam Ratulangi,” ungkap Anggota DPR RI asal Partai Amanat Nasional ini.
Namun demikian, politisi Dapil Sulawesi Utara ini mengapresiasi kinerja Otban Wilayah VIII yang mampu memaparkan berbagai kendala yang dialami seputar operasional Bandara secara detail. “Masukan ini cukup penting bagi kami di Komisi V DPR untuk mengetahui kondisi bandara yang sebenarnya di seluruh Indonesia. Ini bisa menjawab kenapa selama ini peringkat FAA kita tidak pernah naik, selalu di urutan kedua,” jelas Yasti.
Anggota Komisi V DPR yang juga lulusan Universitas Sam Ratulangi ini menilai luasnya Wilayah kerja Otban VIII meliputi 4 provinsi dan membawahi 26 Bandara dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim hanya 13 orang, maka ini bisa menjadi bahan masukan saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan.
“Bandara Sam Ratulangi saya akui sudah cukup nyaman, baik pelayanan maupun fasilitasnya, namun jika menyangkut keselamatan penerbangan yang menjadi tanggung jawab Otban ini masih sangat minim serta kurang perhatian dari pusat karena ini menyangkut nyawa manusia,” tegas Yasti mengingatkan.
Yasti meminta Otban Wilayah VIII agar memberikan data-data yang lengkap berbagai fasilitas yang masih kurang. Terkait SPPD untuk pengawasan yang menyangkut jiwa manusia, dirinya menekankan hal itu tidak boleh kurang anggarannya karena tidak akan maksimal jika hanya melakukan pengawasan sekali dalam sebulan.
“Kalau boleh saya usulkan, Kemenhub berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait kekurangan SDM. Kalau misalkan anggaran kementerian tidak cukup, bolehlah memanfaatkan SDM yang ada dididik sesuai kebutuhan dengan memberikan tunjangan khusus atau apalah namanya karena mereka berada di dua instansi. Di Pemda itu banyak SDM tersedia hanya saja belum terlatih, tinggal Kemenhub saja mau tidak mendidik dan memanfatkan mereka yang sudah ada sedikit pengetahuan diupgrade oleh Otoritas Bandara,” saran Yasti. (ed)
