Fraksipan.com – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan membuka seminar nasional Badan Pengkajian MPR kerja sama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema ‘Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Perencanaan Pembangunan Nasional’ di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (18/11).
Saat memberi sambutan, Zulkifli Hasan bertanya apakah nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan masih ada?
Zulkifli menguraikan, saat melakukan kunjungan ke beberapa daerah, dirinya pernah mendengar dari seorang kepala daerah bahwa Pancasila urusan orang tua. Anggapan yang demikian menurut Zulkifli akibat dari tidak massifnya sosialisasi Pancasila seperti pada masa Orde Baru. Diungkapkan, bahwa sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, seolah-olah hanya urusan MPR. Hal demikian dibantah oleh Zulkifl.
“Tidak mudah bila Sosialisasi 4 Pilar MPR hanya dibebankan pada MPR. Ini tugas kita semua,” ujarnya.
Oleh Karena itu dirinya mengucapkan terima kasih pada ICMI yang pada pagi itu ikut mensosialisasikan 4 Pilar kepada anggotanya dan pada mahasiswa.
Dalam soal pembangunan, Zulkifli mengatakan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada target membangun jalan tol ribuan kilometer namun realisasinya hanya ratusan kilometer. Demikian pula soal pembangunan pembangkit listrik yang merencanakan pembangunan daya ribuan MW namun realisasinya hanya 80 MW. Pun demikian ada pula rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda, ketika Presiden SBY berganti maka rencana itu hilang.
Dari apa yang dipaparkan di atas, Zulkifli menyebut bahwa pembangunan yang dilakukan saat-saat ini berdasarkan atas multi pemerintahan, setiap ganti pemerintahan ganti program pembangunan.
“Masing-masing Presiden mempunyai visi dan misi sendiri,” ujarnya.
Bahkan kepala daerah seperti Bupati dan Walikota sekarang tak mudah diatur oleh Gubernur sehingga koordinasi pembangunan di provinsi sulit terjadi. “Ada anggapan masing-masing mempunyai otonom sendiri,” paparnya.
Dirinya juga mengungkapkan ketika Presiden melakukan kunjungan ke provinsi, belum tentu ia didampingi oleh Gubernur.
Zulkifli menambahkan, memang saat ini ada UU RPJM dan RPJP namun menurut Zulkifli itu tidak mengajak partisipasi secara luas sehingga undang-undang itu tidak dijadikan acuan. Dirinya membandingkan pada masa Soekarno ada Semesta dan pada Orde Baru ada GBHN. Dirinya menyatakan bahwa 18 tahun reformasi berjalan, pembangunan dilakukan secara masing-masing elit dan daerah.
“Program pembangunan dilakukan secara masing-masing dan lima tahunan,” ujar Ketum PAN ini sambil berharap pada seminar nasional ini mampu merumuskan program pembangunan seperti GBHN. (ed)
